DIMENSI KEBIJAKAN

DIMENSI KEBIJAKAN

Untuk memproses sebuah keputusan yang benar tidak terlepas dari serangkaian prinsip yang mengacu kepada rasioniltis dan politik, maka dalam hal ini perlu adanya dimensi kebijakan yakni pengambilan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik.

Sebelum mencatat apa yang harus dikerjakan perlunya memperhatikan apa yang hendak dikerjakan haruslah respon terhadap masalah, kebutuhan, dan aspirasi. Kebijakan yang dilakukan haruslah mencerminkan masalah/kebutuhan yang menyangkut kebutuhan dan aspirasi yang dihadapai masyarakat, apabila kebijakan itu merupakan kebijakan publik

Dimensi kebijakan sangat berperan dalam menekan bentuk-bentuk kesalahan. Ada tiga jenis kesalahan yang sering dibuat oleh analis kebijakan , yaitu dikenal dengan “tipe 1” yaitu tidak membantu mereka yang seharusnya dibantu.

“tipe 2 “ yaitu membantu mereka yang seharusnya tidak dibantu,

“tipe 3” yaitu membantu karena ada kepentingan tertentu diluar kepentingan kaum miskin.

Dan untuk menghindari kesalahan di atas perlu adanya pelatihan atau pendidikan khusus, dan gebrakan moral bagi para birokrat kunci dan para analisis kebijakan yang ada.

Istilah ”Kebijakan ” sering dipakai sebagai serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan istilah ”Kebijaksanaan” sering dipakai sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang, atau sebalikny, berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat dsb.

Graycar mengatakan bahwa kebijakan/policy dapat dipandang dari perspektif filosofis, produk,proses, dan kerangka kerja (Donovan dan Jakson, 1991: 14).

Sebagai suatu konsep”filosofis” kebijakan dipandang sebagai serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan.

Sebagai suatu ”produk” kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi.

Sebagai suatu ”proses” kebijakan menunjuk pada cara dimana melalaui cara suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya.

Sebagai ”serangkaian kerja”,kebijakan merupakan suatu p[roses tawar menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Hogwood dan Gunn (Turner & Hulme, 1997: 59) mengatakan ”polisy” dapat diartikan sebagai ”label bagi suatu bidang kegiatan” seperti kebijakan ekonomi, kebijakan industri, dll. Dapat juga diartikan sebagai suatau ”ekpresi tentang tujuan umum atau kondisi yang diinginkan”, seperti menciptakan pekerjaan sebanyak mungkin, mempromosi demokratisasi melalui desentralisasi, atau membasmi akar kemiskinan. Juga dapat diartikan sebagai usulan atau”promosi khusus” seperti melakukan devaluasi nilai uang sebesar 10 % atau memberikan pendidikan dasar secara gratis., juga dapat diartikan sebagai”keputusan pemerintah” seperti keputusan presiden juga dapat dilihat sebagai”otorisasi formal” seperti ketetapan parlemen, dapat juga didefinisikan sebagai”program” seperti program kesehatan wanita.

Begitu banyaknya istilah ”kebijakan Publik” terkesan tidak seragam , namun kebijakan dapat dibedakan atas (1) bentuk regulatory yaitu mengatur perilaku orang, (2) bentuk redistributive yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikanya kepada yang miskin, (3) bentuk distributive yaitu melakukan distribusi atau meberikan akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu,dan (4) bentuk constituent yaitu yang ditujukan untuk melindungi negara.

Sedangkan menurut J.Q Wilson, yang dikutip Peterson(2003) tipe kebijakan terdiri atas:

Tipe Majoritarian, yaitu kecenderungan mendidtribusikan biaya sekaligus men-distribusikan manfaat. Contoh masyarakat umum membayar biaya social security dan begitu banyak masyarakat yang pensiun menerimanya.

Tipe enterpreneurial, kecenderungan mengkonsentrasikan atau membebani biaya pada sekelompok saja tetapi kegunaan dinikmati secara luas.

Tipe client, yaitu membebani masyarakat luas melalui subsidi, yang kemudian dinikmati oleh segelintir orang saja.

Tipe interest group yaitu mengupayakan biaya dan hasil atau manfaat pada kelompok tertentu saja, seperti kompetisi.

Banyaknya masalah yang dihadapi pubik dalam kehidupan sehari-hari yang mendesak untuk segera diatasi, menggerakan para analisis kebijakan membuat alternatif-alternatif terbaik untuk merumuskanya. Dan dalam literatur kebijakan publik, terdapat lima paradigma yang sangat popular(Bobrow dan Dryzek, 1987) yaitu:

Paradigma welfare economics, yaitu mengajarkan bahwa dalam memilih suatu alternatif kebijakan kita harus terlebih dahulu menghitung untung ruginya dilihat dari sisi atau nilai-nilai ekonomis.

Paradigma public choice, yaitu menyarankan agar dlam memilih alternatif kebijakan, keputusan publik atau lembaga yang mengatasnamakan atau mewakili publik harus diutamakan.

Paradigma structure yaitu memberikan arahan bahwa dam memilih alternatif harus memperhitungkan kepentingan dari berbagi lapisan masyarakat yang ada termasuk apa yang dinikmati mereka atau sebaliknya dampak yang menimpa mereka.

Paradigma information processing ,yaitu menyarankan agar dalam memilih suatu alternatif kebijakan, informasi dan data yang dibutuhkan harus diteliti tingkat kualitasnya dan diproses serta dianalisis secara benar dan disimpulkan secara tepat.

Untuk negara-negara berkembang terdapat dua paradigma yang popular menurut Turner dan Hulme, 1997: 64-70, yaitu:

1. Society-centered

a. Social class analysis

b. Plurarism

c. Public choice

2. State-centered

a. Rational actor

b. Bereaucratic politics

c. State interests.

Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik secara toritis dilandasi oleh berbagai faktor atau pertimbangan, dan nampak dalam model-model kebijakan publik (Hill,2005). Proses kebijakan publik tidak terlepas dari:

1. Tahap-tahap kebijakan

Menurut Dun, 2004, tahap-tahap kebijakan publik itu adalah:

a. Penetapan agenda kebijakan (agenda setting)

b. Formulasi kebijakan (policy formulation)

c. Adopsi kebijakan( policy adoption)

d. Implementasi kebijakan (policy implementation)

e. Penilaian kebijakan (policy assessment)

2. Analisis Kebijakan

Pada tahap analisis kebijakan perlunya pemilahan-pemilahan identifikasi masalah, identifikasi alternatif, seleksi alternatife dan pengusulan alternatif terbaik untuk diimplementasikan

3. Impelentasi Kebijakan

Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program(Gordon, 1986), dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, mengintrepretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah disleksi.

4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Agar jalanya suatu proses implementasi berjalan sesuai harapan, maka diadakan monitoring, dan evaluasi untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksaanya, mengendalikan program, dan mempengaruhi respons dari mereka yang berada diluar politik.

Beberapa Isu Penting

Dalam proses penyususnan dan pembuatan kebijakan publik terdapat isu menarik yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Isu Etika Kebijakan

2. Isu Reformasi Kebijakan Publik

3. Isu Partisipasi dalam kebijakan Publik

4. Isu Kualitas, Efektifitas, dan Kapasitas Kebijakan

5. isu Kepalsuan Kebijakan

Isu kebijakan publik di atas harus kita perhatikan dan harus diwaspadai, karena kalau tidak ada perbaikan akan mengalami kerugian dalam kebijakan publik tersebut.